MEDAN,-
Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dari Barisan Penegak Hukum Sumatera Utara menyikapi adanya persoalan mengenai temuan atas dugaan KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) pada kegiatan pengadaan pakaian dinas di sekretariat DPRD Tapanuli Selatan pada T.A 2021 hingga 2025.
Ketua Barisan Penegak Hukum Sumatera Utara Darwin Multa Nasution menyampaikan kepada awak media, “Adanya dugaan kerjasama dan persekongkolan Oknum sekretariat DPRD Tapanuli Selatan dengan penyedia Barang ( Tukang Jahit) untuk melakukan manipulasi pekerjaan tersebut ( fiktif) yang dimana kami mendapatkan data dan informasi bahwa dokumentasi foto tidak ada diperlihatkan adanya tukang jahit sedang mengukur ukuran baju sipil dan harian masing - masing anggota DPRD,"Jelasnya.
Ditambahkan,"Setelah pekerjaan selesai hingga dibayarkan 100 persen pada penyedia atau tukang jahit, diduga mereka menyerahkan uang pekerjaaan tersebut kepada oknum Sekretariat DPRD Tapanuli Selatan inisial DD, seterusnya tukang jahit mendapatkan fee sebesar 8-10% dari pagu anggaran, selebihnya diserahkan kepada Sekwan DPRD Tapanuli Selatan."Pungkasnya.
Dilanjutkan," Kegiatan pada pengadaan pakaian dinas DPRD Tapsel tidak pernah ada pakaian yang diserahkan oleh oknum DPRD Tapanuli Selatan kepada anggota dan pimpinan DPRD Tapsel sejak tahun 2021 sampai 2025."Terangnya.
"Sebagai sosial control kami Barisan Penegak Hukum Sumatera Utara meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa seluruh realisasi anggaran dan pengadaan barang tersebut, kami juga mendesak Kejati-Sumut untuk memeriksa oknum sekretaris DPRD Tapanuli Selatan terkait dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Tapanuli Selatan sejak tahun 2021 sampai 2025.” Tegasnya.
Awak media mengkonfirmasi Sekwan Kab.Tapanuli Selatan melalui WhatsApp dengan nomor +62 813-6142-** pada hari sabtu.06/09/2025 pukul 12.49 Wib, beliau tidak memberikan tanggapan dan jawaban atas konfirmasi hingga berita ini naik ke publik.(tim)
.jpeg)
.jpeg)
0 Komentar