Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah Desak ATR/BPN Buka Data HGU PT Cahaya Pelita Andhika, Transparansi Agraria Dipertanyakan

 TAPANULI TENGAH – 

Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah secara resmi mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Tapanuli Tengah terkait data dan legalitas Hak Guna Usaha (HGU) PT Cahaya Pelita Andhika (CPA). Langkah ini merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong keterbukaan informasi mengenai penguasaan dan pengelolaan lahan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Surat bernomor 001/FAP-TT/XI/2026 tertanggal Rabu, 11 November 2026, tersebut memuat sejumlah permintaan informasi penting, mulai dari salinan peta resmi bidang HGU, total luas lahan, nomor sertifikat, keputusan pemberian hak, masa berlaku HGU, hingga status terkini legalitas perusahaan atas lahan yang dikuasainya.

Selain itu, Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah juga meminta penjelasan mengenai kewajiban perusahaan dalam penyediaan kebun plasma bagi masyarakat, apabila kewajiban tersebut tercantum dalam dokumen pemberian hak maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi mengenai perubahan luas, batas bidang, pemecahan, penggabungan, serta perubahan status hukum HGU juga menjadi bagian dari permohonan tersebut.

Deseri Harefa, S.H., selaku Ketua Umum Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah, bersama Fanolo Gea sebagai perwakilan masyarakat, menegaskan bahwa keterbukaan data HGU bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, melainkan menyangkut kepastian hukum, keadilan agraria, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.

“Penguasaan lahan dalam skala besar harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana status legalitas HGU, berapa luas lahan yang dikuasai, di mana batas-batasnya, serta sampai kapan hak tersebut berlaku. Jangan sampai persoalan agraria terus menjadi ruang gelap yang sulit diakses oleh masyarakat,” tegas Deseri Harefa, S.H.

Forum tersebut menilai bahwa ATR/BPN sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam administrasi pertanahan harus menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Data mengenai status hak atas tanah yang dapat diakses publik semestinya diberikan secara jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permohonan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 2, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11. Dalam kerangka tersebut, badan publik memiliki kewajiban untuk melayani permohonan informasi serta menyediakan informasi yang termasuk kategori terbuka. Apabila terdapat dokumen yang dikecualikan, pengecualian tersebut harus didasarkan pada ketentuan hukum dan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Deseri Harefa, S.H., bersama Fanolo Gea sebagai perwakilan masyarakat, turut menyoroti bahwa persoalan HGU tidak boleh hanya dipandang dari sisi kepentingan perusahaan. Kepentingan masyarakat, potensi konflik agraria, kejelasan batas tanah, serta pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sosial di sekitar perkebunan harus menjadi perhatian serius.

“Negara tidak boleh hanya hadir dalam memberikan hak penguasaan tanah kepada korporasi, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh ketentuan yang melekat pada hak tersebut dijalankan. Transparansi merupakan fondasi penting untuk mencegah konflik agraria dan memastikan tidak ada hak masyarakat yang terabaikan,” tegas mereka.

Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah meminta Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Tapanuli Tengah agar memberikan jawaban resmi atas permohonan tersebut sesuai dengan mekanisme dan batas waktu pelayanan informasi publik. Forum juga menegaskan bahwa apabila terdapat informasi yang tidak dapat diberikan, ATR/BPN wajib menjelaskan dasar hukum pengecualiannya secara tertulis serta tetap membuka bagian dokumen yang tidak dikecualikan.

Bagi Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah, permohonan ini merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa pengelolaan agraria di Tapanuli Tengah berjalan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan sosial. Forum menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara kritis terhadap persoalan pertanahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Deseri Harefa, S.H., selaku Ketua Umum Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah, dan Fanolo Gea sebagai perwakilan masyarakat menegaskan bahwa transparansi HGU merupakan bagian penting dari hak publik. Mereka berharap ATR/BPN Kabupaten Tapanuli Tengah dapat memberikan respons yang terbuka, objektif, dan bertanggung jawab demi menjamin kepastian hukum serta mencegah potensi konflik agraria di tengah masyarakat.

Transparansi HGU adalah hak publik. Kepastian hukum atas tanah harus berjalan seiring dengan perlindungan hak dan kepentingan masyarakat.(r02)