Mandailing Natal,-
Maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) semakin memprihatinkan. Aktivitas yang menggunakan alat berat jenis excavator tersebut diduga berlangsung di beberapa wilayah Kecamatan Batang Natal, Lingga Bayu, Kotanopan, Muara Batang Gadis, Siabu, serta sejumlah wilayah lainnya.
Ketua Umum Koalisi Mahasiswa Pemuda Mandailing Natal (Komandan Madina), Robi Nasution, menyoroti adanya informasi mengenai dugaan keterlibatan dan perlindungan dari oknum TNI aktif terhadap aktivitas PETI di wilayah tersebut, baik dari lingkungan Kodam I/Bukit Barisan maupun Kodim 0212 Tapanuli Selatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun KOMANDAN MADINA, di wilayah sekitar Kecamatan Batang Natal dan Lingga Bayu terdapat dugaan keterlibatan oknum TNI aktif berinisial JND yang disebut bertugas di lingkungan Intel Kodam I/BB. Sementara itu, di wilayah Sulang Aling, Kecamatan Muara Batang Gadis, serta kawasan bantaran Sungai Batang Gadis Perbatasan Mandailing Natal-Tapanuli Selatan dilaporkan terdapat puluhan unit excavator yang beroperasi. Di wilayah tersebut juga muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum TNI aktif berinisial HZS yang disebut bertugas di lingkungan Intel Kodam I/BB.
"Ini bukan persoalan biasa. PETI semakin marak, alat berat beroperasi di sejumlah wilayah, sementara di tengah masyarakat berkembang informasi mengenai dugaan adanya oknum TNI yang membekingi aktivitas tersebut. Kalau memang ada keterlibatan, harus diperiksa dan apabila terbukti, tindak tegas. Jangan ada yang berlindung di balik institusi TNI." tegas Robi (20/11).
Menurutnya, Pangdam I/BB harus segera mengambil langkah serius dan jangan tutup mata terhadap informasi tersebut. Jangan sampai dugaan keterlibatan oknum justru mencederai kehormatan institusi TNI dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara.
Atas persoalan itu, Komandan Madina mendesak Pangdam I/BB memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan personel di jajarannya. Robi juga meminta KASAD melakukan evaluasi terhadap kinerja Pangdam I/BB, termasuk Deninteldam dan Asintel sebagai pejabat terkait, khususnya dalam fungsi pengawasan dan pengamanan internal. Selain itu, Pomdam I/BB didesak melakukan penyelidikan terhadap informasi dugaan keterlibatan oknum TNI aktif serta menindak tegas apabila ditemukan bukti pelanggaran.
"Kami tidak sedang menyerang institusi TNI. Kami justru ingin institusi ini bersih dari oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya. Pangdam harus menunjukkan tindakan nyata, bukan sekadar membiarkan persoalan ini yang berpotensi mencederai nama baik TNI" lanjutnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Robi menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim tengah melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk menyampaikan persoalan tersebut ke tingkat pusat, khususnya Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) di Jakarta.
"Kami sedang mematangkan konsolidasi. Jika tidak ada langkah konkret dari jajaran Kodam I/BB, kami akan membawa persoalan ini ke Mabesad dan menyampaikan langsung kepada KASAD. Kami ingin ada pemeriksaan, evaluasi, dan tindakan nyata. Sehingga ada kepastian dalam melakukan pembenahan di internal TNI yang kita hormati." tutup Robi.
Untuk perimbangan pemberitaan awak media terus mencoba untuk mengkonfirmasi ke Kodam I/Bukit Barisan maupun Kodim 0212/Tapanuli Selatan terkait adanya isu ditengah masyarakat diduga salah satu oknum TNI terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal (PETI) di wilayah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.(r02)

0 Komentar