Koalisi Aksi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara Kritik Kinerja SPPG Gunung Jae & Korwil Paluta: Menu MBG Cuma Nasi, 1 Telur, Tomat dan Jeruk

 PADANG LAWAS UTARA,- 

Kinerja SPPG Gunung Tua Jae kembali menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sorotan kali ini datang dari sekolah dan orang tua murid penerima Program Makan Bergizi Gratis / MBG.

Riski Siregar (6/9) mengungkapkan berdasarkan informasi dilapangan, salah satu sekolah di Wilayah SPPG Portibi Jae menerima menu MBG diduga jauh dari kata standar. Menu tersebut terdiri dari Nasi Putih, 1 Butir Telur bulat rebus "belum dikupas", empat potong tomat, dan satu Buah jeruk. Tidak ada sayur, tidak ada sumber protein, dan juga penerima MBG tidak diberikan susu.

Evaluasi Mendesak Pasca Kasus Kabupaten Karo

Peristiwa ini memicu evaluasi bersama, Orang tua murid menilai menu tersebut tidak mencerminkan "makan bergizi" sebagaimana tujuan program.

Kekhawatiran semakin besar mengingat baru-baru ini terjadi kasus keracunan makanan MBG di Kabupaten Karo akibat kelalaian dalam proses produksi. Sejumlah murid dilaporkan menjadi korban.

"Kami tidak mau anak-anak kami jadi korban berikutnya. Menu begini jelas tidak layak dan membahayakan," ujar salah satu orang tua murid di Portibi Jae.

Program Strategis Triliunan Rupiah

Perlu diketahui, MBG merupakan program strategis Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran bersumber dari APBN triliunan rupiah. Target utamanya adalah menurunkan stunting dan meningkatkan gizi anak sekolah di seluruh Indonesia, Dengan anggaran sebesar itu, publik menuntut akuntabilitas dan kualitas. 

Hingga berita ini diterbitkan, SPPG Gunung Jae belum dapat ditemui dan memberikan keterangan resmi terkait menu yang viral tersebut.

Aliansi Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara mendesak 3 hal yaitu : 

1.  Audit segera terhadap dapur SPPG Gunung Jae,

2.  Transparansi anggaran per porsi MBG kepada publik,

3.  Perbaikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan BGN,

4.  Pencabutan izin pada pengelolaan pendistribusian MBG ke sekolah yang Diduga tidak sesuai program.

Jika tidak segera dibenahi, dikhawatirkan program prioritas nasional ini justru kehilangan kepercayaan di daerah khususnya di kabupaten Padang Lawas Utara.

(R02)